Mediafbi.com | BALIKPAPAN – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta potensi krisis energi menjadi perhatian serius Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur. Penguatan sinergi lintas sektoral menjadi langkah utama untuk menghadapi dampak kekeringan yang dipicu fenomena El Niño.
Hal tersebut dibahas dalam rapat Forkopimda Provinsi Kaltim yang digelar di Aula Makodam VI/Mulawarman, Balikpapan, Rabu (7/10/2026).
Rapat dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Timur dan dihadiri Irdam VI/Mulawarman selaku pejabat tertua yang hadir mewakili Pangdam VI/Mulawarman, unsur Forkopimda Kaltim, PJU jajaran Kodam VI/Mulawarman, TNI-Polri, pemerintah daerah, serta sejumlah stakeholder terkait, di antaranya PT Pertamina Patra Niaga, PLN dan BMKG Balikpapan.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Kaltim menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai dampak kekeringan dan karhutla. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, ketersediaan air bersih hingga ketahanan energi daerah.
Untuk itu, seluruh unsur terkait didorong menerapkan pola satu data, satu komando koordinasi, respons cepat, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan bahwa pada Oktober tercatat sebanyak 871 titik hotspot dan 5 titik fire spot di wilayah Kaltim.
Dampak karhutla juga mulai menjadi perhatian dari sisi kesehatan. Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) tercatat mencapai 13.086 kasus, sementara kasus diare mencapai 35.105 kasus.
Listrik Defisit, 36 Desa Belum Teraliri
Selain persoalan karhutla, kondisi ketahanan energi juga menjadi pembahasan penting. Saat ini masih terdapat 36 desa di Kalimantan Timur yang belum teraliri listrik.
Di sisi lain, sistem kelistrikan Kaltim menghadapi defisit sekitar 164 MW yang berpotensi menyebabkan terjadinya pemadaman bergilir apabila tidak segera diantisipasi.
Persoalan energi juga terlihat dari perubahan pola konsumsi bahan bakar minyak. Konsumsi Pertalite tercatat meningkat hingga 87 persen, sedangkan penggunaan Pertamax mengalami penurunan sekitar 21,9 persen.
Ketersediaan LPG 3 kilogram turut menjadi perhatian agar distribusi dan pasokan tetap terjamin hingga ke pangkalan resmi.
Kodam Dorong Tambah Embung dan Armada Pemadam
Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla, Kodam VI/Mulawarman menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis.
Di antaranya penambahan embung di setiap wilayah, peningkatan jumlah unit pemadam kebakaran, serta penguatan regulasi terkait larangan pembakaran lahan dalam kegiatan pembukaan lahan masyarakat.
Kodam VI/Mulawarman juga mendorong peningkatan akses jalan di kawasan rawan karhutla melalui pembangunan maupun pengerasan jalan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat mobilisasi personel dan peralatan apabila terjadi kebakaran.
Pemerintah daerah juga diharapkan menyusun rencana kontinjensi bencana berdasarkan tipologi ancaman masing-masing wilayah. Dengan demikian, setiap potensi bencana dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat, terukur dan terpadu.
El Niño Jadi Perhatian, Hujan Diprediksi Akhir Oktober
Fenomena El Niño yang menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah Kaltim turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut.
Berdasarkan perkiraan yang disampaikan, hujan di wilayah Kalimantan Timur diprediksi mulai turun pada akhir Oktober. Meski demikian, seluruh stakeholder diminta tidak menurunkan kewaspadaan dan tetap memastikan kesiapan menghadapi kemungkinan karhutla maupun gangguan terhadap pasokan energi.
Rangkaian rapat diisi dengan paparan dari sejumlah unsur terkait, sesi tanya jawab, serta penandatanganan MoU pembangunan fasilitas infrastruktur antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kodam VI/Mulawarman.
Melalui rapat Forkopimda tersebut, seluruh unsur menegaskan komitmen memperkuat koordinasi dan langkah bersama untuk menjaga keamanan wilayah, kesehatan masyarakat, ketersediaan energi, serta keberlangsungan aktivitas masyarakat di tengah ancaman karhutla dan perubahan kondisi cuaca.
Sinergi lintas sektor diharapkan mampu memastikan setiap potensi ancaman dapat direspons sejak dini, sehingga dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian Kaltim dapat ditekan semaksimal mungkin.(*)
