Mediafbi.com | KUTAI KARTANEGARA – Polres Kutai Kartanegara (Kukar) menindaklanjuti dugaan aktivitas pertambangan pasir tanpa izin di Jalan Muhammad Hatta, Handil 4 RT 21, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pengecekan dilakukan Unit II Satreskrim Polres Kukar bersama personel Polsek Muara Jawa, Rabu (4/11/2026), sekitar pukul 16.30 WITA. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Laporan Informasi Nomor R/LI-375/XI/2026/Satreskrim tertanggal 1 November 2026.
Dari hasil pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan lima lubang bekas galian yang saling berdekatan. Masing-masing lubang diperkirakan memiliki panjang sekitar 10 meter, lebar 30 meter, dan kedalaman kurang lebih 5 meter, dengan total luas area mencapai sekitar 0,5 hektare.
Namun, saat petugas melakukan pengecekan, tidak ditemukan aktivitas penambangan yang sedang berlangsung. Peralatan tambang maupun pekerja juga tidak ditemukan di lokasi.
Untuk memastikan dugaan pelanggaran tersebut, Satreskrim Polres Kukar akan melakukan penyelidikan lanjutan dengan meminta keterangan masyarakat sekitar, Ketua RT setempat, serta pihak-pihak yang mengetahui riwayat aktivitas penggalian di kawasan tersebut.
Polres Kukar juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang guna memastikan status serta peruntukan lahan. Selain itu, koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur akan dilakukan untuk memastikan aspek perizinan dan legalitas kegiatan pertambangan.
Pemantauan secara berkala bersama personel Polsek Muara Jawa juga disiapkan guna mengantisipasi kemungkinan kembali berlangsungnya aktivitas pertambangan tanpa izin.
Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol. Dr. Tedy Sopandi, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa setiap dugaan aktivitas pertambangan ilegal akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan secara profesional dan proporsional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Pengecekan ini merupakan bentuk respons Polri terhadap informasi masyarakat. Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran di bidang pertambangan dengan mengedepankan proses hukum serta memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat,” ujar Tedy.
Ia menambahkan, penanganan dugaan tambang ilegal tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Kabid Humas juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di lingkungan masing-masing.
“Kami mengimbau seluruh pihak agar menjalankan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan, memenuhi persyaratan perizinan, serta memperhatikan ketentuan perlindungan lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab,” tutupnya.
