Mediafbi.com | AS – Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump memutuskan untuk membekukan sejumlah dana bantuan luar negeri, termasuk program distribusi kondom senilai 50 juta dolar AS atau sekitar Rp810 miliar di Jalur Gaza.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengungkapkan bahwa kebijakan ini diambil setelah Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin oleh Elon Musk menemukan alokasi dana tersebut dalam audit minggu pertama pemerintahan Trump.
“Inisiatif Musk dan tim anggaran menemukan sekitar 50 juta dolar dana pajak yang digunakan untuk membeli kondom di Gaza,” ujar Leavitt dalam konferensi pers, seperti dikutip dari The New Arab, Rabu (29/1/2025). “Itu adalah pemborosan anggaran yang tidak masuk akal,” tambahnya.
Sebagai langkah awal setelah dilantik, Trump telah menginstruksikan pembekuan sementara bantuan luar negeri selama 90 hari untuk meninjau kembali apakah dana yang disalurkan sesuai dengan prioritas kebijakannya, termasuk sikapnya terhadap aborsi, hak transgender, dan program keberagaman.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam sebuah memo tertanggal 24 Januari 2025, menyebut bahwa hampir seluruh bantuan luar negeri dibekukan, kecuali untuk bantuan pangan darurat serta bantuan militer bagi Mesir dan Israel.
Menanggapi kebijakan ini, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan keprihatinannya mengingat Amerika Serikat merupakan salah satu penyedia bantuan pembangunan terbesar di dunia.
Namun, laporan USAID pada September 2023 menyebut bahwa AS sebenarnya mengalokasikan dana 60,8 juta dolar untuk alat kontrasepsi dan kondom secara global, tetapi tidak ada satu pun yang dikirim ke Gaza.
Sebagian besar anggaran tersebut (89 persen) dialokasikan untuk program di Afrika, sementara distribusi di Timur Tengah hanya berupa kontrasepsi oral dan suntik senilai 45.680 dolar AS yang semuanya ditujukan ke Yordania.
Sementara itu, Dan Evon dari News Literacy Project menegaskan bahwa pendanaan alat kontrasepsi bukanlah kebijakan baru di era Biden, karena pada tahun 2019, pemerintahan Trump juga menganggarkan sekitar 40 juta dolar AS untuk program serupa di tingkat global. ( Pardianto).
