Mediafbi.com | SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud geram. Menutup tahun 2025, ia memberi “pelor” terakhir pada seluruh jajarannya. Pesannya singkat: kinerja harus tuntas, program harus menyentuh rakyat, dan yang paling keras: toleransi nol untuk suap!
“Saya ingin semuanya dipermudah. Jangan dipersulit!” hardik Gubernur yang akrab disapa Harum itu dalam Morning Briefing di Aula Dispora Kaltim, Senin (27/10).
Harum mewanti-wanti, birokrasi berbelit-belit yang kerap dijadikan “ladang” oleh oknum aparatur harus dipotong sampai ke akarnya. Ia secara tegas menyebut praktik pungutan liar, suap, dan gratifikasi sebagai penghambat investasi dan pendapatan daerah.
“Kita ini pelayan, bukan yang minta dilayani. Jangan sampai ada yang nekat tetapkan ‘tarif’ atau jadi ‘joki’ proyek. Itu melukai rakyat dan bikin pengusaha kapok,” tegasnya, dihadiri seluruh pimpinan OPD.
APBD adalah Darahnya Rakyat
Soal anggaran, Harum tak kalah galak. Ia memerintahkan penyerapan APBD tak boleh ditunda hingga “kepepet” di akhir tahun. Setiap rupiah, kata dia, adalah amanat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara fisik dan administratif.
“Jangan coba-coba main ‘pengadaan fiktif’ atau ‘mark-up’ di sini. Saya awasi!” sanggahnya.
Harum menegaskan, targetnya bukan sekadar menutup buku dengan rapi, melainkan memastikan pembangunan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik.
“Jangan asal serap anggaran, tapi hasilnya nol untuk rakyat. Itu namanya pembodohan!” tutupnya.
Rapat juga dihadiri Wagub Seno Aji via zoom, diikuti para asisten dan kepala OPD se-Pemprov Kaltim. Pesan Gubernur jelas: kerja, bukan cari untung ! (*)
