Mediafbi.com | Denpasar, – Tidak hanya siap mengamankan darat dan laut, kini Polda Bali juga mulai serius merambah dunia maya. Pasalnya, seiring program ambisius Bali melejit jadi pulau digital, ancaman kejahatan siber ikut mengintai.
Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya secara resmi menyiapkan satuan patroli siber. Langkah itu disampaikan saat kick-off Bali Digital Innovation Festival 2026 (Baligivation 2026) di Denpasar, Selasa (28/4/2026).
“Kalau digitalisasi gencar, kejahatannya juga pasti ikut berkembang. Itu yang harus kita cegah,” tegasnya.
Dalam festival bertajuk “Akselerasi Penguatan Ekonomi Bali Melalui Penguatan Digitalisasi dan Sinergi” itu, Kapolda memetakan setidaknya empat jenis ancaman yang paling mengkhawatirkan masyarakat: penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, pembobolan rekening bank, hingga penyalahgunaan aset kripto.
Menurut catatan aparat, keempat modus itu paling sering merugikan warga dan wisatawan. Makanya, polisi tidak sekadar diam. Selain patroli siber, edukasi soal keamanan digital juga digencarkan ke seluruh lapisan masyarakat Bali.
“Tindakan hukum tetap jadi jalan terakhir. Tapi kami tegas, profesional, dan prosedural. Siapa pun yang main di ruang digital dengan niat jahat, akan kami proses,” tandas Irjen Daniel disitat Jawa Pos.
Yang menarik, Baligivation 2026 yang digelar di Prime Plaza Hotel itu juga jadi ajang pemberantasan peredaran “musuh ekonomi rakyat”: money changer ilegal. Tepatnya, Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang tak berizin.
Sinergi penertiban ini digaungkan langsung tiga pucuk pimpinan, yakni Gubernur Bali, Kapolda Bali, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Mereka sepakat, money changer gelap tidak hanya merugikan konsumen tapi juga mencoreng citra Bali sebagai destinasi global.
Terlebih, Bali memang tengah berupaya diversifikasi ekonomi. Data dari Gubernur Wayan Koster menyebut, kontribusi ekonomi digital sangat potensial mengisi celah ketergantungan selama ini pada pariwisata yang mencapai 66 persen.
Makanya, ekosistem digital Bali melalui program seperti “Pasar Rakyat Go Digital” dan “Banjar Pintar” sedang dimatangkan. Ini jadi energi baru bagi UMKM sekaligus jaring pengaman dari fluktuasi turis asing.
Acara yang dimulai sejak pagi itu juga menjadi monumen bisik-bisik sejumlah pihak. Beberapa pelaku usaha dan perbankan swasta menyambut positif patroli siber. Selama ini mereka mengaku khawatir dan belum mendapat kepastian perlindungan data dari otoritas, terutama setelah marak kasus pembobolan rekening berbasis skimming dan social engineering.
Kerja sama lintas sektor diyakini jadi kunci. Selain Polda, Bank Indonesia (BI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut mengawal proses penertiban ini agar tidak tumpang tindih.
Dengan berkaca dari beberapa negara maju, Bali memang diarahkan menjadi kawasan ekonomi digital elite. Namun tanpa pengamanan siber yang memadai, ambisi ini bisa berbalik jadi petaka. Sebab, data pribadi warga lokal dan turis bisa jadi yang paling terancam jika patroli siber tak berjalan maksimal.
Dalam hitungan menit usai seremoni, Kabid Humas Polda Bali mengonfirmasi bahwa tim siber telah menjalankan pemantauan secara intensif. Sanksi paling berat berupa pencabutan izin hingga pidana badan juga siap dijatuhkan untuk pelaku kejahatan yang terbukti bersalah.
