Mediafbi.com | YOGYAKARTA – Masa depan sawit Indonesia kini bukan cuma soal kuantitas produksi. Tapi juga soal pembuktian tata kelola hijau, adil, dan tahan banting di tengah tekanan dagang global.
Pesan itu menguat dalam Workshop Jurnalistik yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan PWI di Yogyakarta, Jumat (28/8). Hadir di forum itu pengusaha, wartawan, dan akademisi yang sepakat: sawit adalah aset, tapi harus dikawal ketat.
Pengusaha Mengeluh, PWI Menolak ‘Diet’
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, memilih Yogya untuk menggugah kesadaran publik. Meski bukan sentra sawit, kota ini dinilai strategis karena produk turunan sawit, termasuk untuk batik, sudah merasuk ke sendi kehidupan warga.
Namun, di balik kontribusi ekspor yang gila-gilaan, Eddy menyoroti satu pasal yang bikin pengusaha pusing: strict liability (Pasal 88 UU 32/2009).
“Kalau ada kebakaran, meskipun apinya dari luar masuk ke kebun kami, otomatis kami dianggap lalai. Mana ada pengusaha yang mau bakar aset sendiri?” keluhnya.
Ia meminta pemerintah memberi klausul pengecualian, terutama saat cuaca ekstrem.
PWI: Pers Jangan Jadi Megafon Industri
Menanggapi itu, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, tegas. Menurutnya, sawit memang strategis, tapi pers bukan alat promosi.
“Jurnalis jangan cuma andalkan pernyataan. Pakai data, lapangan, dan fakta. Dukung sawit yang ramah lingkungan dan sehat bagi pekerja. Kalau ada masalah, kritik tetap jalan,” ujarnya.
PWI menegaskan, porsi pemberitaan yang adil harus diberikan. Baik untuk prestasi industri, maupun untuk persoalan tenaga kerja dan lingkungan.
Sawit Anugerah yang Harus Dikelola Rakyat
Guru Besar Universitas Jember, Prof. Ermanto Fahamsyah, menyebut sawit sebagai “anugerah” bagi devisa dan energi nasional. Tapi ia mengingatkan, jangan sampai kemakmuran cuma dinikmati segelintir konglomerat.
Sementara itu, Ekonom INDEF, Bustanul Arifin, menambahkan bahwa tantangan terbesar justru di hulu: perkebunan rakyat. Ia mendorong peremajaan kebun dan sertifikasi keberlanjutan.
“Perbaiki produktivitas petani, perkecil yield gap. Sawit berkelanjutan adalah keniscayaan, bukan cuma gertakan Eropa,” tegasnya.
‘Kepentingan Nasional di Atas Segalanya’
Pesan paling keras datang dari Ketua Bidang Pendidikan PWI, Agus Sudibyo. Ia mengingatkan bahwa kebebasan pers memang universal, namun kesejahteraan nasional memiliki nilai lebih tinggi.
“Sawit adalah saka guru ekonomi kita. Tapi itu bukan alasan untuk menghilangkan sikap kritis. Imbangilah antara pembelaan dan pengawasan,” ujarnya.
Agus mengingatkan, di panggung global, negara lain juga melindungi produknya. Karena itu, jurnalis Indonesia harus cerdas membaca persaingan minyak nabati, tak sekadar mengikuti narasi asing.
Kesimpulan Yogya: Bukti, Bukan Narasi
Workshop ini menyimpulkan satu hal: sawit tak cukup dibela dengan retorika. Keberlanjutan harus terukur, tata kelola transparan, dan manfaatnya harus nyata di kantong rakyat. Pers siap mengawal, asal industri siap terbuka. (*)
