Mediafbi.com | Jakarta – Upaya pencarian terhadap lima jurnalis yang hilang kontak saat menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) di perairan Selat Sunda terus menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk organisasi media.
Ikatan Media Online (IMO) Indonesia mendesak seluruh unsur terkait memperkuat koordinasi sekaligus memperluas operasi pencarian guna memastikan keberadaan kelima jurnalis tersebut.
Kelima wartawan dilaporkan hilang kontak sejak Senin (7/9/2026). Saat itu, mereka berada di kawasan perairan menggunakan kapal untuk mendokumentasikan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Ketua Umum IMO Indonesia, Yakub F. Ismail, menilai karakteristik wilayah Selat Sunda dan kondisi di sekitar Gunung Anak Krakatau membutuhkan penanganan yang cepat, terukur, serta melibatkan sebanyak mungkin sumber daya yang tersedia.
Menurut Yakub, pencarian tidak semestinya dipandang semata sebagai persoalan teknis SAR. Di balik operasi tersebut, terdapat kepentingan kemanusiaan dan keselamatan warga yang melakukan aktivitas di wilayah perairan.
“Jangan biarkan operasi SAR berjalan sendiri. Semua pihak harus bergerak bersama,” kata Yakub di Sekretariat IMO Indonesia, Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
IMO Minta Gubernur Banten Beri Atensi
IMO Indonesia secara khusus meminta Gubernur Banten Andra Soni memberikan perhatian lebih terhadap proses pencarian lima jurnalis tersebut.
Yakub menilai posisi geografis Banten yang berhadapan langsung dengan kawasan Selat Sunda menjadikan pemerintah daerah memiliki kepentingan strategis dalam memastikan keselamatan masyarakat yang berada maupun beraktivitas di kawasan tersebut.
“Atas pertimbangan tersebut, Gubernur Banten perlu memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini,” ujarnya.
Meski begitu, Yakub menegaskan permintaan tersebut bukan dimaksudkan agar pemerintah daerah mengambil alih kewenangan lembaga yang secara resmi menangani operasi pencarian dan pertolongan.
Ia menyebut Basarnas, TNI, Polri, maupun instansi teknis lainnya tetap memiliki kewenangan sesuai tugas masing-masing. Pemerintah daerah justru diharapkan menjadi penguat koordinasi agar seluruh potensi di wilayah Banten dapat dimobilisasi secara optimal.
“Akan tetapi, upaya tersebut semata memastikan bahwa seluruh unsur di wilayah Banten dapat bergerak dan memberikan dukungan secara optimal,” tutur Yakub.
Menurut dia, kepala daerah memiliki posisi penting untuk menggerakkan perangkat pemerintahan daerah, terutama ketika menghadapi persoalan yang bersifat mendesak dan berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
Dalam kondisi seperti ini, komunikasi lintas pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan informasi dan dukungan tidak terputus di lapangan.
Dorong Operasi Pencarian Lebih Terintegrasi
Selain meminta perhatian Gubernur Banten, IMO Indonesia juga mendorong Pemerintah Provinsi Banten membuka koordinasi yang lebih intensif dengan seluruh unsur yang memiliki kemampuan mendukung operasi pencarian.
Koordinasi itu, antara lain, dengan Basarnas, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Syahbandar, pemerintah kabupaten/kota, hingga masyarakat pesisir.
Yakub menilai karakter pencarian di wilayah laut tidak memungkinkan penanganan yang berjalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, operasi membutuhkan kerja lintas sektor yang terhubung dan saling berbagi informasi.
“Seperti dengan Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Syahbandar, pemerintah kabupaten/kota terkait, atau juga dengan unsur masyarakat setempat,” jelasnya.
Ia mengatakan, masyarakat pesisir dan nelayan juga memiliki posisi penting dalam memperluas jangkauan pencarian. Pengetahuan masyarakat mengenai kondisi perairan dan aktivitas kapal di wilayah tersebut dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi tim di lapangan.
“Informasi dari masyarakat pesisir dan nelayan, sebagai contoh, sangat membantu dalam memperluas pemantauan terhadap kemungkinan lokasi terakhir kapal maupun keberadaan para korban,” papar Yakub.
Karena itu, menurut dia, seluruh sumber daya yang tersedia perlu dipetakan dan disatukan agar tidak berjalan secara sporadis.
Pemerintah daerah, kata Yakub, dapat mengambil peran sebagai salah satu simpul koordinasi untuk memperkuat dukungan terhadap operasi yang tetap berada di bawah kepemimpinan lembaga yang memiliki mandat SAR.
“Pada konteks ini, pemerintah daerah dapat menjadi salah satu simpul koordinasi penting dan strategis dalam memperkuat dukungan terhadap operasi pencarian yang secara otoritatif dipimpin oleh lembaga yang memiliki mandat yang jelas dan kuat,” pungkasnya.
IMO Indonesia berharap penguatan koordinasi tersebut dapat memperbesar peluang ditemukannya lima jurnalis yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya.
Bagi organisasi tersebut, keselamatan para pewarta yang tengah menjalankan tugas jurnalistik merupakan bagian dari persoalan kemanusiaan yang membutuhkan respons cepat, terintegrasi, dan melibatkan seluruh potensi yang tersedia.(*)
