Mediafbi.com | BALIKPAPAN — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius di Kalimantan Timur. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian. Seluruh elemen harus bergerak bersama, mulai dari TNI, pemerintah, pemadam kebakaran, kejaksaan, dunia usaha hingga masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Endar dalam Forum Group Discussion (FGD) Strategi Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan yang melibatkan peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-36 Tahun Anggaran 2026 di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Minggu (13/9/2026).
Menurut Endar, karhutla bukan persoalan yang baru ditangani setelah api berkobar. Pencegahan dan kesiapsiagaan harus dilakukan sejak jauh-jauh hari agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
“Harapan kita tentunya FGD ini menghasilkan rekomendasi yang konkret, yang bisa dilaksanakan dan direkomendasikan ke depannya,” kata Endar.
Dia menyebut karhutla menjadi salah satu isu penting di Indonesia, termasuk Kalimantan Timur. Dampaknya tidak hanya merusak hutan dan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi serta stabilitas wilayah.
“Sudah jauh-jauh hari kita lakukan. Alhamdulillah sampai sejauh ini masih dalam pengelolaan yang bisa kita kendalikan. Semoga tidak menjadi lebih parah,” ujarnya.
47 Laporan Informasi, 16 Orang Jadi Tersangka
Selain mengedepankan pencegahan, Polda Kaltim memastikan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla tetap berjalan.
Endar mengungkapkan, pihaknya telah menerima dan menindaklanjuti 47 laporan informasi terkait dugaan karhutla. Dari proses tersebut, 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Menurut hukum, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 47 laporan informasi yang kita lakukan, kemudian 19 orang sudah menjadi tersangka,” ungkapnya.
Bagaimana dengan dugaan keterlibatan perusahaan?
Endar memastikan persoalan tersebut masih dalam pendalaman. Polisi tidak ingin menetapkan pihak tertentu tanpa dukungan alat bukti yang cukup.
Jika nantinya ditemukan bukti adanya keterlibatan korporasi, proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang ada korporasi yang terlibat, tentunya akan menjadi tanggung jawab hukum bagi yang bersangkutan,” tegas Endar.
Dia juga memastikan Polda Kaltim siap berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi dalam penanganan perkara karhutla, baik yang melibatkan individu maupun korporasi.
“Kami dari kepolisian akan siap melakukan pendekatan hukum bersama-sama kejaksaan tinggi tentunya kalau memang ada pihak-pihak, apakah itu pribadi, korporasi, dan pihak-pihak lainnya,” katanya.
Sespimti Tak Sekadar Belajar Memadamkan Api
FGD tersebut menjadi bagian dari kegiatan peserta didik Sespimti Polri Dikreg ke-36. Sekitar 15 peserta didik mengikuti rangkaian kegiatan di Kalimantan Timur.
Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol M. Sabilul Alif mengatakan, para peserta didik tidak hanya dituntut memahami bagaimana memadamkan api, tetapi juga harus mampu melihat karhutla dari perspektif strategis.
“Bagaimana para Serdik Sespimti ini berpikir strategis. Mampu untuk berpikir strategis, bukan hanya bagaimana cara memadamkan api, tapi bagaimana cara untuk memitigasi dan melakukan tindakan preventif untuk mencegah api itu terbakar,” jelas Sabilul.
Para peserta sebelumnya juga turun langsung melakukan kajian dan mitigasi di sejumlah wilayah kabupaten di Kaltim. Dari lapangan, mereka mengidentifikasi persoalan dan tantangan yang dihadapi dalam pencegahan maupun penanganan karhutla.
Seluruh hasil kajian tersebut kemudian dihimpun menjadi bahan rekomendasi strategis bagi pimpinan.
Perwakilan peserta, Alexander, mengatakan rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi formula pencegahan karhutla pada tahun-tahun mendatang.
“Hasilnya nanti akan kami kumpulkan dan kami buatkan satu produk yang bisa kami sampaikan kepada pimpinan,” kata Alexander.
Menurut dia, karhutla tidak boleh dipandang sebagai persoalan musiman yang baru ditangani ketika api sudah membesar.
“Kita akan membuat satu formula untuk nantinya tahun yang akan datang bisa kita antisipasi. Setidaknya pencegahan itu yang akan kita upayakan untuk kita kedepankan,” ujarnya.
Teknologi Jadi Senjata Pencegahan
Dalam FGD, peserta juga mendapat pemahaman mengenai pemanfaatan teknologi dan peralatan yang dapat digunakan dalam penanganan karhutla, termasuk perangkat yang dimiliki Brimob Polda Kaltim.
Salah satunya Hartindo AF31, teknologi yang telah dimiliki Polri sejak 2022.
Sabilul menjelaskan, teknologi tersebut tidak hanya digunakan untuk memadamkan api. Hartindo AF31 juga dapat dimanfaatkan untuk membuat sekat bakar atau firebreak serta membantu proses penetrasi pendinginan.
“Hartindo AF31 ini bukan hanya untuk memadamkan, tapi menjadi firebreak dan sekaligus menjadi penetrasi pendinginan,” ujarnya.
Dengan ancaman karhutla yang terus berulang, sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci. Pemerintah, TNI-Polri, pemadam kebakaran, kejaksaan, perusahaan, akademisi, tokoh adat, tokoh masyarakat, komunitas hingga warga harus berada dalam satu garis koordinasi.
Sebab, menghadapi karhutla bukan sekadar soal seberapa cepat api dipadamkan, tetapi seberapa kuat sistem pencegahan dibangun sebelum api muncul.
Pesannya tegas: jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Perang melawan karhutla harus dimulai dari pencegahan, kesiapsiagaan dan kolaborasi seluruh elemen.(*)
