Mediafbi.com | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala Negara menegaskan, tidak boleh ada lagi pembakaran hutan dan lahan dengan alasan apa pun.
Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Rapat tersebut membahas penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatra, kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa, pencarian korban di Selat Sunda, hingga penanganan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Presiden meminta penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman ketika api sudah membesar, tetapi dimulai dari pencegahan di sumber persoalan.
“Tidak boleh ada lagi pembakaran hutan dan lahan dengan alasan apa pun.”
Prabowo juga menekankan pentingnya membantu masyarakat agar mampu mengolah lahan tanpa menggunakan api. Pemerintah diminta menyediakan peralatan sekaligus melakukan pendampingan sehingga pembukaan dan pengolahan lahan dapat dilakukan dengan cara yang lebih aman.
Peraturan Daerah Tak Boleh Jadi Celah Pembakaran
Presiden secara khusus menyoroti adanya aturan di tingkat daerah yang memberikan ruang terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar.
Prabowo meminta praktik tersebut dihentikan dan menegaskan tidak boleh ada peraturan daerah yang memberikan legitimasi terhadap pembakaran hutan dan lahan melalui izin kepala daerah.
Dalam penanganan korporasi, Presiden juga memerintahkan agar proses verifikasi dilakukan secara serius. Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus dikenai sanksi tegas, termasuk pencabutan izin dan proses pidana.
“Jadi semua tadi yang dinilai oleh Kapolri, diverifikasi yang melanggar, kita akan bertindak dengan keras. Apalagi yang sudah diberi sanksi tahun-tahun yang dulu, kalau sekarang masih dia melanggar, berarti tidak ada jalan lain, kita harus cabut semua izin-izinnya,” tegas Prabowo.
Pemerintah juga menekankan bahwa penindakan terhadap korporasi tidak berhenti pada sanksi administratif. Unsur pidana terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran tetap harus diselidiki.
Kapolri Laporkan Dugaan Pelanggaran Korporasi
Dalam rapat tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menyampaikan perkembangan penanganan karhutla, termasuk laporan mengenai dugaan pelanggaran yang melibatkan korporasi.
Pemerintah kemudian meminta seluruh dugaan tersebut diverifikasi berdasarkan bukti dan ketentuan hukum sebelum dilakukan penindakan.
Presiden menegaskan bahwa perusahaan yang telah pernah mendapatkan sanksi tetapi kembali melakukan pelanggaran harus menghadapi tindakan yang lebih tegas.
Arahan tersebut menunjukkan bahwa strategi pemerintah diarahkan pada dua jalur sekaligus: memutus sumber api sejak awal dan memberikan efek penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Pencarian Korban KMP Virgo Transport 8 Diperintahkan Maksimal
Selain karhutla, Prabowo memberikan perhatian serius terhadap kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa.
Presiden memerintahkan operasi pencarian dan pertolongan terus dimaksimalkan. Kementerian Perhubungan juga diminta berkoordinasi dengan Basarnas untuk memastikan seluruh proses penanganan berjalan optimal.
Prabowo turut meminta agar keluarga korban mendapatkan informasi secara jelas dan berkala serta memastikan hak-hak mereka dipenuhi.
“Saya minta investigasi dilakukan secara mendalam dan objektif.”
Pemerintah juga memastikan penyebab kecelakaan akan ditelusuri melalui proses investigasi.
Sebelumnya, Presiden telah menyampaikan duka mendalam atas musibah KMP Virgo Transport 8 dan mendoakan keluarga korban diberikan ketabahan.
Pencarian Korban di Selat Sunda dan Penanganan Gempa NTT
Dalam rapat yang sama, Presiden juga meminta pencarian terhadap delapan orang yang dilaporkan hilang di Selat Sunda terus dilakukan secara optimal.
Untuk NTT, pemerintah diminta mempercepat langkah pemulihan pascagempa, termasuk penyaluran bantuan stimulan, penyediaan hunian sementara, serta pembangunan kembali rumah warga yang terdampak.
Presiden menekankan bahwa respons pemerintah terhadap bencana harus cepat, tetapi pada saat bersamaan harus dibarengi dengan kesiapsiagaan dan mitigasi agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Pesan Tegas dari Istana
Rapat tersebut dihadiri antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pesan utama Presiden dalam rapat tersebut jelas: karhutla tidak boleh lagi dipandang sebagai persoalan musiman yang cukup ditangani ketika api telah muncul.
Pencegahan harus dimulai dari sumbernya, masyarakat harus dibekali metode pengolahan lahan tanpa bakar, sementara korporasi atau pihak lain yang terbukti melanggar harus berhadapan dengan sanksi sesuai hukum.
Pemerintah, kata Presiden, harus hadir bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi juga memastikan sistem pencegahan dan mitigasi bekerja sebelum bencana kembali datang.(*)
