Mediafbi.com | BALIKPAPAN – Kodam VI/Mulawarman menegaskan pentingnya akurasi data dan sinergi lintas instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para Veteran. Hal tersebut disampaikan dalam Workshop Administrasi Veteran RI dan Verifikasi Data Veteran Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kementerian Pertahanan RI melalui Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) di Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (27/10/2026).
Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, S.H., M.Si., yang diwakili Aspers Kasdam VI/Mulawarman Kolonel Inf Arif Hariyanto, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar agenda administratif, melainkan forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi antarinstansi dalam pengelolaan administrasi keveteranan.
Menurut Pangdam, koordinasi yang baik diperlukan agar pelayanan kepada Veteran dapat berjalan secara harmonis, efektif, terpadu, dan bertanggung jawab. Selain itu, pengelolaan data harus mengedepankan ketelitian, validitas, serta akuntabilitas sehingga hak-hak Veteran dapat diproses secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga berharap workshop tersebut menghasilkan langkah konkret untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala dalam proses pengajuan Calon Veteran menjadi Veteran, tanpa menghambat pelayanan kepada para penerima hak.
Sementara itu, Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan RI Letjen TNI Gabriel Lema, S.Sos., dalam sambutan yang dibacakan Kapusvet Bacadnas Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi, S.H., M.H., menekankan pentingnya sinergi dalam memastikan hak-hak Veteran, mulai dari tanda kehormatan hingga aspek kesejahteraan, tetap menjadi perhatian pemerintah.
Penataan organisasi pembinaan Veteran juga menjadi salah satu pembahasan penting. Setelah likuidasi Babinminvetcaddam, fungsi administrasi Veteran dilaksanakan melalui satuan kewilayahan, mulai dari tingkat Kodam hingga Kodim, guna memastikan proses pendataan dan pengurusan administrasi tetap berjalan optimal.
Pelaksanaan administrasi keveteranan dilakukan secara berjenjang melalui Tim Penyaringan Tingkat II (TP II) di Kodim, Tim Penyaringan Tingkat I (TP I) di Kodam, hingga Tim Penyaringan Pusat (TPP). Proses verifikasi mencakup berbagai hak Veteran, seperti Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan, jaminan kesehatan, serta bantuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Kegiatan tersebut juga diisi diskusi dan tanya jawab bersama sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya PT Taspen (Persero), BPJS, Kesbangpol, dan Dinas Sosial. Hadir dalam kegiatan itu perwakilan Forkopimda Pemerintah Kota Balikpapan, Ketua DPD LVRI Kalimantan Timur, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Melalui workshop ini, diharapkan terwujud kesamaan pemahaman dan koordinasi yang semakin kuat antarlembaga, sehingga administrasi keveteranan di Kalimantan Timur semakin tertib, akurat, dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada para Veteran.(*)
