Mediafbi.com | Balikpapan, – Kota Balikpapan resmi ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi perluasan pilot project digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos). Program ini bertujuan meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, mengatakan bahwa kepercayaan tersebut merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi daerah untuk menjadi contoh pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan sosial kepada masyarakat.
“Program ini bertujuan memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial sehingga penyalurannya menjadi lebih cepat, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Peluncuran program ini ditandai dengan gelaran Kick Off dan Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial di BSCC Dome Balikpapan, Selasa (2/6/2029). Acara tersebut dihadiri oleh ribuan ketua RT dan pengurus LPM se-Kota Balikpapan.
Dalam sistem baru berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) ini, wajah dan NIK menjadi kunci utama verifikasi penerima bantuan sosial. Integrasi biometrik wajah dengan data kependudukan digital memungkinkan proses verifikasi berlangsung secara real-time tanpa khawatir terjadi data ganda.
Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Arfiansyah, menegaskan bahwa transformasi digital dalam perlindungan sosial ini bertujuan memperkuat tata kelola bantuan sosial yang lebih transparan dan akuntabel.
“Tentunya harus tepat sasaran dalam penyelenggaraan bantuan sosial,” kata Arfiansyah.
Untuk mendukung implementasi program, disiagakan 365 agen Perlinsos yang bertugas mendampingi masyarakat selama proses registrasi. Setiap kelurahan akan memiliki 10 agen yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN) dan berbagai unsur mitra sosial, seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Pos Kesejahteraan Sosial (Poskesos). Selain itu, setiap kecamatan mendapat tambahan empat agen pendamping untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Warga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat melakukan pendaftaran bantuan sosial secara mandiri melalui portal Perlinsos. Namun, pemerintah tetap menyiapkan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kendala, terutama lanjut usia dan warga dengan keterbatasan literasi digital.
Dengan program ini, Balikpapan menjadi satu dari 42 daerah percontohan nasional dalam upaya mewujudkan bansos yang transparan, akurat, dan tepat sasaran.(Mi)




























