Mediafbi.com | Balikpapan – Dalam upaya menciptakan stabilitas keamanan yang terintegrasi di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Polda Kalimantan Timur, Kodam VI/Mulawarman, dan Kejaksaan Tinggi Kaltim menyepakati sebuah terobosan strategis: pembentukan forum komunikasi rutin yang terukur. Kesepakatan ini lahir dari pertemuan Coffee Morning yang berlangsung di Aula Mahakam Mako Polda Kaltim,(15/7/2026).
Menurut Endar, situasi keamanan dan ketertiban di Kalimantan Timur merupakan tanggung jawab bersama sehingga tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja.
“Yang pertama, kita tahu situasi Kalimantan Timur adalah tanggung jawab kita semuanya. Tugas kita sebagai pimpinan tentunya tidak akan bisa berdiri sendiri. Kekurangan kami akan ditutupi oleh Kejaksaan dan Kodam, begitu juga sebaliknya,” ujar Endar, didampingi Panglima Kodam VI/ Mulawarman, Mayjen TNI. Krido Pramono dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Assoc. Prof. Dr. Supardi, S.H., M.H.

Ia menjelaskan, kegiatan coffee morning tersebut menjadi wadah untuk menyatukan persepsi, memperkuat sinergitas, sekaligus meningkatkan soliditas antar pimpinan hingga jajaran di tingkat bawah.
“Tujuan silaturahmi ini sebagai wadah untuk menyatukan persepsi kita, sinergitas kita, soliditas kita secara bersamaan. Harapan kita, guyubnya pimpinan di tingkat provinsi bisa sampai ke bawah, baik di jajaran Polda, Kodam maupun Kejaksaan Negeri,” katanya
Forum ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan telah ditetapkan sebagai agenda tetap triwulan dengan sistem rotasi lokasi. Hal ini menandai penguatan command center koordinatif yang selama ini hanya berjalan sporadis menjadi sebuah protokol baku yang terjadwal.
Kapolda Kaltim, Irjen Pol. Endar Priantoro, menyampaikan bahwa esensi pertemuan ini adalah untuk membangun mekanisme check and balance antar institusi di lapangan. Menurutnya, kompleksitas tantangan di Kalimantan Timur—mulai dari pengamanan proyek strategis nasional hingga dinamika sosial masyarakat—menuntut adanya sistem “saling menutup celah” antar aparat penegak hukum dan pertahanan.
“Kami sadar, masing-masing institusi memiliki keterbatasan. Namun, dengan menyatukan persepsi di tingkat pimpinan, kita bisa menutup titik-titik rawan yang tidak terjangkau oleh satu sektor saja. Kodam punya kekuatan teritorial, Kejaksaan punya aspek hukum, dan Polisi punya kemampuan preventif. Ini adalah kekuatan komplementer,” tegas Endar di hadapan awak media.
Ke depan, forum ini tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan stakeholder lain, seperti Pemprov Kaltim dan instansi vertikal lainnya, guna memperluas cakupan koordinasi. Dengan adanya komitmen jangka panjang ini, diharapkan pembangunan di Ibu Kota Nusantara dapat berjalan dengan kondusif, tanpa terganggu oleh kerawanan keamanan yang berdampak pada iklim investasi dan pembangunan infrastruktur.
“Agenda ini akan bergilir. Sekarang di Polda, selanjutnya di Kodam, lalu di Kejati. Ini adalah komitmen solid yang kami bangun untuk keamanan Kalimantan Timur yang lebih baik,” pungkas Kapolda Endar.




























