Mediafbi.com | JAKARTA, — Fakta baru terungkap terkait dugaan keterlibatan delapan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam jajaran militer Rusia. Pola perekrutan yang digunakan diduga tidak transparan, diawali dengan tawaran pekerjaan sipil bergaji tinggi yang berujung pada dinas militer di medan perang.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa informasi ini merupakan hasil dari laporan otoritas intelijen Indonesia. Berdasarkan penelusuran awal, proses rekrutmen diduga difasilitasi oleh negara pihak ketiga yang menawarkan lowongan kepada para korban.
“Perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga, yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Menurut Dasco, para WNI yang menjadi korban mendaftar dengan niat awal sebagai pencari kerja biasa. Namun, setelah melewati rangkaian proses seleksi administratif, mereka justru dikirim untuk bergabung sebagai personel militer.
“Para WNI ini kemudian mendaftar, lalu dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat,” imbuhnya.
Intelijen dan Kemlu Bergerak
Pemerintah melalui otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) saat ini tengah melakukan verifikasi mendalam. Langkah penelusuran tidak hanya berhenti pada identitas delapan WNI tersebut, tetapi juga merunut alur perekrutan mulai dari asal usul tawaran hingga pihak yang bertanggung jawab.
Dasco memastikan bahwa pemerintah telah mengirimkan utusan ke sejumlah negara terkait untuk menggali informasi yang lebih komprehensif. Hal ini penting untuk memastikan apakah delapan WNI tersebut benar-benar menjadi korban penipuan modus talent scouting atau justru mendaftar secara sadar.
Bermula dari Laporan Intelijen Ukraina
Kasus ini bermula dari laporan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina (Foreign Intelligence Service of Ukraine/FISU) yang menyebut adanya delapan WNI yang direkrut ke dalam pasukan Rusia. Pemerintah Indonesia saat ini masih belum dapat menyimpulkan status mereka, karena data terkait identitas dan proses rekrutmen masih terus didalami.
Peringatan bagi Pencari Kerja
Kasus ini menjadi peringatan serius bagi WNI yang mencari peluang kerja di luar negeri, khususnya di wilayah yang berpotensi konflik. Tawaran gaji besar dengan deskripsi pekerjaan yang ambigu patut dicurigai, karena dapat mengarah pada eksploitasi tenaga kerja hingga keterlibatan dalam konflik bersenjata.
Pemerintah mengimbau agar masyarakat selalu mengecek validitas tawaran pekerjaan melalui kanal resmi seperti Kementerian Ketenagakerjaan atau perwakilan RI di luar negeri sebelum memutuskan untuk berangkat.(*)
