JAKARTA — Derasnya arus informasi di era digital menghadirkan tantangan baru berupa banjir informasi dan maraknya misinformasi. Pemerintah pun mendorong peran aktif generasi muda, khususnya lulusan perguruan tinggi, untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas informasi di ruang digital.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, negara hadir untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko di ruang digital, namun upaya tersebut membutuhkan dukungan luas dari masyarakat.
“Di era post-truth, tantangan kita bukan lagi pada akses informasi, tetapi pada kualitasnya. Karena itu, para wisudawan harus bisa berperan sebagai agen perubahan dan menjadi pandu literasi digital di daerahnya masing-masing,” ujar Meutya dalam keterangan resmi, Minggu (26/4/2026).
Ia menyoroti bahwa misinformasi kini telah menjadi persoalan global, sebagaimana juga tercermin dalam laporan World Economic Forum. Dengan jumlah pengguna internet Indonesia yang mencapai ratusan juta serta tingginya durasi penggunaan, risiko paparan konten negatif dinilai semakin besar.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan, salah satunya melalui regulasi adaptif seperti PP TUNAS yang mengatur pembatasan akses platform digital berisiko bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Menurut Meutya, tingginya tingkat adopsi teknologi di Indonesia merupakan kekuatan sekaligus tantangan. Di satu sisi menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik, namun di sisi lain membutuhkan penguatan literasi digital serta kesadaran etika dalam penggunaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI).
“Kita harus memastikan bahwa adopsi teknologi, termasuk AI, dilakukan dengan tanggung jawab, keamanan, transparansi, dan berorientasi pada kepentingan manusia,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan ruang digital nasional harus mengedepankan prinsip kehati-hatian tanpa menghambat inovasi.
Menutup pernyataannya, Meutya mengajak lulusan perguruan tinggi untuk berkontribusi aktif dalam menghadapi dampak negatif teknologi, mulai dari kecanduan digital hingga manipulasi informasi.
“Negara tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk para lulusan muda, untuk menjaga ruang digital kita tetap sehat,” pungkasnya
