Mediafbi.com | Kaltim (Kukar) – Sengketa agraria di Kalimantan Timur kian memanas. Di tengah deru alat berat dan gemerincing mesin korporasi tambang, petani gurem dan masyarakat adat harus berhadapan dengan benteng kokoh yang tak hanya bermodalkan uang, tetapi juga pangkat dan bintang di pundak para jenderal purnawirawan.
Kol.purn Sugeng Waras selaku ketua Umum DPP Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) angkat bicara.dirinya bersama anggota, rakyat dan tokoh tokoh kutai, siap berjuang hingga titik darah penghabisan, dan kami takan gentar.
“Kami tidak gentar. Bintang di pundak bukanlah tandingan bagi kebenaran dan keadilan,tegasnya, Selasa (8/9).
Organisasi yang berisi para veteran ini justru mengambil sikap tegas di garda terdepan membela rakyat kecil yang tanahnya diklaim sepihak sebagai kawasan konsesi.
Menurut Farhan CH, S.E, S.H, M.H, CPM selaku advokad DPP FPPI, bahwa praktik perampasan lahan di Bumi Etam sudah mencapai tahap sistematis. Izin HGU, IUP, dan HTI diterbitkan tanpa verifikasi faktual di lapangan. Akibatnya, desa, kuburan adat, kebun durian, hingga sawah yang telah diwariskan turun-temurun lenyap seketika oleh garis poligon di peta konsesi.
“Petani yang bertahan malah dicap penyerobot di rumahnya sendiri. Ironis,” tegasnya.
Tak hanya itu, Adji Masrani Sopian, selaku Tokoh Adat Kutai, menilai hal ini membuatnya miris, karena banyak korporasi tambang yang menggandeng jenderal purnawirawan sebagai komisaris atau penasihat. Figur berbintang ini menjadi tameng politik-sekuriti yang membuat warga ciut nyali. Laporan perusakan lingkungan dan perampasan lahan kerap menguap tanpa kejelasan.
“Keberadaan mereka memberi efek gentar luar biasa. Akses izin jadi mudah, sementara petani yang memasang portal adat justru dikriminalisasi,” sesalnya.
Selain itu, Wahyu selaku Ketua DPD FPPI Kaltim, menegaskan, konflik agraria di Kaltim kini bukan sekadar sengketa batas tanah. Ini adalah garis api pertempuran antara keadilan rakyat melawan keserakahan modal. Mereka berkomitmen mengawal perjuangan petani tanpa surut langkah, dengan berpegang pada nilai-nilai Sapta Marga dan Tribrata yang sejati, melindungi rakyat, bukan menindasnya demi oligarki.
“Kami lahir untuk rakyat. Tanah pangan adalah kehidupan. Jalan hauling milik petani, bukan milik korporasi,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, sejumlah korporasi tambang yang disebut-sebut terlibat sengketa belum memberikan tanggapan resmi. Namun, FPPI dan pembina DPD FPPI Kaltim, Adji Masrani dan tokoh kutai dan masyarakat benua etam bersatu akan turun demi menegakan keadilan serta menyatakan siap bertahan di lokasi hingga keadilan agraria benar-benar ditegakkan.(*)
