Mediafbi.com | Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menanggapi beredarnya isu perombakan kabinet atau reshuffle yang rencananya akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran Kabinet Merah Putih. Isu ini menguat menyusul agenda pertemuan sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan.
Bahlil meminta masyarakat untuk bersabar menanti kepastian informasi yang akan disampaikan langsung oleh pihak istana.
Hal tersebut diutarakan Bahlil usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (27/4).
Saat dikonfirmasi mengenai kepastian jadwal reshuffle yang dikabarkan berlangsung hari ini, Bahlil enggan memberikan jawaban terperinci.
Ia hanya memberikan respons singkat bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi dan meminta publik untuk memantau perkembangan situasi di lapangan.
Mengenai isi pembicaraan dalam pertemuannya dengan Presiden, Bahlil menjawab secara normatif. Ia menekankan bahwa tidak semua poin pembahasan antara menteri dan kepala negara dapat dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat, terutama yang menyangkut urusan strategis pemerintahan.
Kabar mengenai perombakan kabinet ini memang tengah berembus kencang di lingkungan istana. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelantikan sejumlah pejabat baru dijadwalkan berlangsung hari ini di Istana Negara, Jakarta.
Fokus perombakan kali ini disebut-sebut mencakup pengisian kursi menteri serta pergeseran posisi pada sejumlah badan strategis.
Salah satu nama yang mencuat adalah Jumhur Hidayat, yang dikabarkan akan masuk dalam jajaran kabinet sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Selain itu, posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) juga dikabarkan mengalami perubahan.
M. Qodari disebut akan berpindah tugas menjadi Kepala Badan Komunikasi Presiden (Bakom), sementara posisi yang ia tinggalkan di KSP dirumorkan akan diisi oleh Dudung Abdurrahman.
Menanggapi isu pergeseran jabatannya, M. Qodari menegaskan bahwa seluruh keputusan mengenai struktur kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
Ia pun meminta semua pihak untuk menunggu pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait perubahan susunan pemerintahan tersebut.(jp)
